Seperti yang kita ketahui adanya Covid-19 dan PSBB ini mengakibatkan aktivitas Masyarakat terbatasi, otomatis mempengaruhi penghasilan keseharian mereka. Dengan ada Covid-19 dan PSBB tersebut pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Daerah mengucurkan berbagai BANSOS agar terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat selama PSBB ini berlangsung.
Ada tiga Jenis bantuan sosial diantaranya:
1. Pemerintah Pusat (DTKS) dengan Rincian
a. BLT (Bantuan Langsung Tunai)
b. Kartu Prakerja
2. Bantuan Dari Provinsi (DTKS) Dengan rincian:
a. Berbentuk Sembako senilai Rp. 350.000
b. Uang Tunai Sebesar Rp.150.000
3. Bantuan Pemerintah Daerah (Non-DTKS) dengan Dincian :
a. Barang
b. Uang
c. Dana Bergulir
Seperti yang kita ketahui bantuan dari pemerintah Daerah sudah berjalan beberapa Minggu yang lalu, dimana pemberian bantuan tersebut menggunakan data NON-DTKS yang diambil dari RT lalu diserahkan ke Kelurahan setempat untuk kemudian pengajuan ke Dinas Terkait (DINSOS).
Namun pada kenyataannya membuat para RT kebingungan dan harus siap menerima Cacian dan Cemoohan dari masyarakat, kenapa demikian..?
Dikarenakan bantuan yang sampe ke kelurahan banyak yang tidak tepat sasaran, Data yang diajukan lain dan yang bantuan datangpun dengan data yang berbeda. Hal ini kami temukan di lapangan dimana beberapa hari yang lalu sempat berdiskusi dengan salah satu RT setempat di Kelurahan Sepanjang Jaya, beliau menyampaikan keluhannya "Kami selaku RT serba salah, yang pertama ketika ada bantuan sosial untuk masyarakat, kami tidak mendapat instruksi dari kelurahan untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat, dengan inisiatif kami melalukan pendataan sendiri tanpa adanya intruksi bahkan kami coba komunikasi lewat grup pengurus Kelurahan dengan tujuan menanyakan kepada pihak kelurahan malah kami di cuekin, setelah data sudah kami data dan kami serahkan ke kelurahan untuk diajukan ke dinas terkait, eh malah ketika bantuan datang tidak sesuai data yang kami ajukan, Ibarat Jauh panggang dari api".
Ditambah lagi bantuan dari provinsi yang katanya Langsung diserahkan ke masyarakat Langsung, eh ketika orang pos datang membawa bantuan malah kita sebagai RT yang disuruh cari alamat rumah warga malah banyak warga yang sudah dapat bantuan dari Daerah dapat lagi bantuan dari provinsi. Dengan demikian Masyarakat menilai kami sebagai RT tebang pilih tapi pada kenyataannya kesalahan ini sudah dari atas, kami yang dibawah siap dicemooh sama masyarakat.
Dengan melihat kejadian tersebut kami menilai
1. Pemerintah Pusat, Provinsi dan daerah tidak kompak dalam penanganan covid-19 ini. Masyarakat sudah sangat siap memerangi Covid-19 ini tapi pemerintah masih belum siap dan tidur lelap
2. Dinas Sosial diduga ngawur dalam pendataan.
Wajar saja banyak masyarakat saat ini tidak patuh terhadap himbauan dan intruksi pemerintah, karena sistem penerapan PSBB dan Bantuan soal agar masyarakat diam di rumah seperti jauh panggang dari api dalam artian tidak seimbang.
Covid-19 tidak akan selesai-selesai selama tidak kekeompakan dari pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah
#Kadernakal
0 Komentar untuk "BANTUAN SOSIAL SAAT COVID-19 MEMBUAT RT JADI KAMBING HITAMNYA PEMERINTAHAN"